Bogor Tolak Berlakukan PSBB Total, Bima Arya Sarankan Jakarta untuk Berlakukan PSBMK

  • Bagikan

BOGOR, – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa kepala daerah di wilayah penyangga DKI Jakarta untuk mengikuti kebijakannya dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11 September 2020.

Dikatakan Anies, yang perlu dilakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sehingga bisa berjalan lebih efektif.

Namun, Anies menyadari bahwa setiap daerah mempunyai otonomi dan kewenangan masing-masing.

“Kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap daerah,” tandas Anies.

Anies mengaku rencananya DKI Jakarta akan kembali melakukan koordinasi dengan kepala daerah penyanggah setelah pihaknya melakukan pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan PSBB di Jakarta.

“Kepada daerah penyanggah, sesudah Jakarta memutuskan, baru kita bicara,” pungkas Anies.

Sebagaimana diberitakan Isubogor.com sebelumnya dalam artikel “Wali Kota Bogor Bima Arya Tolak PSBB Total, Jawaban Gubernur Jakarta Anies : Kami Tidak Memaksa“, sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut menolak PSBB secara total atau lockdown. Bima pun menyarankan agar Jakarta berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

“PSBB secara total tanpa dibantu secara ekonomi, maka tidak mungkin. Selain itu penerapan PSBB membutuhkan jumlah personil yang cukup untuk mengamankan, butuh anggaran bantuan sosial yang cukup,” kata Bima Arya.

Lebih lanjut ia menceritakan, alasan Bogor lebih tepat memberlakukan PSBMK karena pihaknya telah menemui para pengusaha rumah makan, restora dan cafe. Disitu, pihaknya mendapatkan formula yang tepat.

Kemudian, lanjut Bima Arya, warga yang nantinya tidak bisa mencari nafkah, baik rumah makan dan tempat usaha lainnya bagaimana. Itu semua harus dihitung.

“Nggak cukup kalau hanya Pemkot Bogor. Pemerintah pusat bisa nggak, provinsi bisa nggak. Tetapi dengan model PSBMK ini, ekonomi berjalan serta penguatan protokol kesehatan dengan cara kolaborasi,” ungkap Bima Arya. (Red*).


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan