Komisi B Mewanti PT MRT Soal Penetapan Lokasi Depo Fase II

  • Bagikan

DKI JAKARTA, – Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan PT Mass Rapid Transit (MRT) agar mengkaji lagi penetapan depo di pembangunan fase II. Depo atau tempat parkir rangkaian kereta diminta ditetapkan di lokasi yang representatif dan tidak memicu polemik di kemudian hari.

Sekertaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, dalam rencana pembangunan, PT MRT akan menempatkan depo di kawasan Ancol Barat. Di mana lahan yang akan digunakan untuk depo tersebut masih dikuasai pihak ketiga.

“Jangan sampai ada persoalan hukum yang timbul disana. Karena ini titik yang mereka tetapkan lokasi wilayah Asahimas (PT Asahimas Flat Glass), jangan sampai pembebasan lahan jadi bermasalah, dan pembangunan terhambat akibat permasalahan yang timbul dari penetapan lokasi disana,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/4).

Berdasarkan informasi di rapat kerja, dari 10 sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) di Ancol Barat seluas 43 hektare, tujuh di antaranya merupakan milik PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG). Sementara tiga sisanya merupakan milik BUMD Jakpro.

“Kami ingin agar proyek (fase II MRT) ini dipercepat, kalau memang targetnya 2027 jangan ditunda-tunda. Kita menginginkan angkutan MRT itu bisa sukses di Jakarta,” terang Pandapotan.

Selain itu, ia juga meminta agar PT. MRT Jakarta mulai membangun koordinasi dengan PT. Transjakarta sebagai operator layanan fasilitas publik bus TransJakarta. Ataupun, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI selaku pemegang regulasi guna menciptakan layanan transportasi umum terintegrasi untuk fase II MRT Jakarta.

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan