Sementara, Asisten Administrasi Umum Setda Muba melaporkan bahwa ada beberapa dasar hukum, intinya penyederhanaan birokrasi ada tiga hal yaitu pertama penyederhanaan struktur organisasi, kedua penyetaraan jabatan fungsional, dan ketiga penyesuaian mekanisme sistem kerja.
Menurutnya, penyederhanaan struktur organisasi atau PSO tersebut sudah mendapat ijin Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 01/4579/OTDA/2021 tanggal 13Oktober 2021 tentang Pertimbangan penyederhanaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumsel.
“Kami laporkan hari ini kita lakukan penyetaraan jabatan sesuai dengan persetujuan Mendagri Nomor 800/8763/OTDA tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Diusulkan sebanyak 413 jabatan terdiri dari 409 jabatan administrasi eselon empat/jabatan pengawas dan 4 jabatan administrasi eselon tiga/ jabatan administrator. Dari usulan tersebut disetujui 375 jabatan fungsional yaitu 371 jabatan pengawas dan 4 jabatan administrator, Namun untuk yang dilantik hari ini sebanyak 371 jabatan fungsional dikarenakan ada pegawai pada jabatan tersebut ada yang meninggal dan pindah”, terangnya.
