“Terkait dengan implementasi JKN KIS di Kabupaten Muba kami telah memberikan dashboard JKN. Dan yang merupakan mobile JKN dalam masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.
Dia menyebut Kabupaten Muba juga termasuk kabupaten/kota yang telah Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, buruh harian lepas (BHL), dan perangkat desa wajib didaftarkan pada program BPJS Kesehatan.
“Kita juga sangat mengharapkan dukungan dari setiap OPD. Dukungan yang di harapkan dengan cara mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga 100% dan Buruh Harian Lepas (mengurangi beban APBD), menjadikan Kepesertaan JKN-KIS sebagai persyaratan layanan administrasi publik di berbagai lembaga/instansi diwilayah Kabupaten Muba,” terangnya.
Ia juga menekankan agar pendaftaran Kepala dan Perangkat Desa, Honorer Daerah (P3K) disertai Pemenuhan Anggaran luranya. Terakhir, Penerbitan Perkada mengenai kewajiban mendaftar menjadi peserta JKN-KIS serta peran instansi pemerintah dalam mendorong UHC 100%.
