“Belanja tersebut di alokasikan ke dalam beberapa urusan yaitu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang pendidikan sebesar 20,62%, kesehatan sebesar 18,70%, PUPR 15,13%, Perkim 1,72%, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 1,70% dan Sosial sebesar 1,01%, Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 11,30%, urusan pemerintahan pilihan yang terdiri dari Bidang Kelautan Perikanan, Bidang Pertanian, Perdagangan dan perindustrian sebesar 4,17%, unsur pendukung yang terdiri dari Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD 7,93%, unsur penunjang yang terdiri dari perencanaan, keuangan dan kepegawaian sebesar 13,35%, unsur pengawas 0,97%, unsur kewilayahan terdiri dari kecamatan sebesar 2,90% dan unsur pemerintahan umum sebesar 0,50%,”jelasnya.
Dodi menyimpulkan bahwa RAPBD Kabupaten Muba TA 2022 yaitu, Anggaran Pendapatan sebesar Rp 3.209.005.733.000,- Anggaran Belanja sebesar Rp 2.974.417.481.954,- Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 45.000.000.000,- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 279.588.251.046,- sehingga total Rancangan APBD TA 2022 sebesar Rp 3.254.005.733.000,-.
“Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2022 menganut surplus anggaran sebesar Rp 234.588.251.046, surplus anggaran ini dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan,”pungkasnya.
Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Muba, A Rahman Senen menyampaikan dua Raperda prakarsa yaitu, pertama Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Kedua Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.
“Jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ialah, Mengatur peran dan fungsi Pemkab, Perangkat Daerah, dan instansi terkait, sektor swasta serta masyarakat dalan melakukan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan lahan, serta penanggulangan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup,”jelasnya.
Lanjut Senen, Mengatur peran dan fungsi aparatur penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum baik terhadap perorangan maupun korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. Mengatur peran dan fungsi Pemkab, Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi terkait, sektor swasta serta masyarakat dalan melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan.
-
