Scroll untuk baca artikel
Sumsel

Statistik BPS, Kemiskinan di Muba terus Menurun

362
×

Statistik BPS, Kemiskinan di Muba terus Menurun

Sebarkan artikel ini

Angka Kemiskinan di Muba Tahun 2021 Menjadi 15,84 persen

SEKAYU, – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muba memastikan angka kemiskinan di Muba menurun pada tahun 2021 ini. Dari data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin terus menurun.

Bahkan, selama kurun waktu 11 tahun terakhir (2010 – 2021) persentasi kemiskinan di Kabupaten Muba menurun sebesar 4,22 persen, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,38 persen per tahun.

Dalam tahun 2021 persentase pendukuk miskin berkurang 0,29 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 150 jiwa dalam tahun 2021. Sehingga angka kemiskinan di Muba pada tahun 2021 menjadi 15,84 persen yang sebelumnya pada tahun 2020 16,13 persen.

Penurunan terjadi tentunya berkat program kerja yang telah dilakukan Pemkab Muba yang meliputi, Basis ekonomi yaitu struktur ekonomi Kabupaten Muba didominasi sektor primer, kemudian jumlah anggaran seperti optimalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19, kemudian program – program jangka panjang yang dilakukan mulai ada hasilnya program dan juga perbaikan pelaksanan program, serta faktor external yaitu harga komoditi dan BBM yang stabil.

Demikian dipaparkan Statistisi BPS Kabupaten Muba, Heri Sigit Priyanto pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 di Kabupaten Muba bertempat di Ruang Rapat Bupati, Jumat (3/12/2021).

Heri menjelaskan garis kemiskinan Kabupaten Muba kondisi tahun 2021 sebesar Rp 537.774
per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp 519.797 per kapita per bulan.

“Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu, Geografis dimana jumlah penduduk, luas wilayah dan topograri daerah, kemudian faktor Internal ialah kesuksesan program monitoring perilaku masyarakat dan komoditi asli daerah, selanjutnya faktor eksternal ialah harga komoditi perkebunan dan BBM. Selain itu juga terjadinya penggadaan data, sehingga penerima bantuan program kemiskinan menjadi tumpang tindih sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan,” jelasnya.

-

Baca artikel kami di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan