Kami mendukung adanya pemberian TPP kepada ASN asalkan reformasi birokasi di lingkungan Pemkab Muba terwujud dan pada akhirnya nanti akan memberikan dampak pada pelayanan yang baik kepada masyarakat Muba,” harap Ansor.
Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 diatur Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN, yaitu :
a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan hukum, kepatutan dan keadilan.
b. akuntabel, yakni pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyatakat sesuai perundang-umdangan.
c. proporsional, yakni pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d. efektif dan efisien, yakni pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu seauai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
e. keadilan dan kesetaraan, yakni pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
f. kesejahteraan, yakni pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
g. optimalisasi, yakni pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
-
