Lanjut Beni, dirinya meminta kepada tim TAPD dan Perangkat Daerah di lingkungab Pemkab Muba agar lebih intensif dalam berkoordinasi untuk membangun perencanaan secara lebih baik dan saling strategis untuk bersama-sama mencapai target pembangunan.
Menurut laporan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Muba Drs Iskandar Syahrianto MT, dalam penyusunan RKPD tahun 2023, proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif, yaitu dengan mengkolaborasi konsep pembangunan secara top down planning maupun bottom up planning.
“Sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD, Musrenbang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan.
Sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten, telah dirangkum sumber usulan-usulan kegiatan pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up.
Iskandar memaparkan, rincian usulan-usulan kegiatan pembangunan yaitu jumlah Pokir sebanyak 3.155 usulan, RKPD hasil forum Perangkat Daerah sebesar Rp 5.537.725.387.373 terdiri dari 92 SKPD, 39 program, 308 kegiatan dan 927 sub kegiatan, usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 943 usulan.
Penyusunan Renja dan RKPD tahun 2023 telah mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Muba tahun 2023-2026.
“Tahun 2023 pembangunan masih diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
-
