Scroll untuk baca artikel
Sumsel

PKB Sumsel Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara di Kecamatan Keluang

166
×

PKB Sumsel Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara di Kecamatan Keluang

Sebarkan artikel ini
Wakil Sekretaris DPW PKB Sumsel, Agus Syahputra

MUSI BANYUASIN – Pengurus DPW PKB Sumsel melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara di tingkat Kecamatan Keluang ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin pada kamis (29/02/2024).

Wakil Sekretaris DPW PKB Sumsel, Agus Syahputra mengatakan adanya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Keluang dengan modus memindahkan suara tidak sah ke salah satu partai politik.

“Berdasarkan data C1 yang kami himpun, penggelembungan terjadi di 14 desa dengan jumlah total sebanyak 523 suara. Semestinya Partai tersebut hanya memperoleh 1.605 suara, berubah menjadi 2.128” jelas agus kepada wartawan.

Agus kemudian menyebutkan contoh kasus yang terjadi di desa Mekar Jaya, Tegal Mulyo dan Cipta Praja. Semestinya suara Partai tersebut berjumlah 116, 310 dan 142 bertambah menjadi 258, 356, dan 212.

“Dalam catatan kami, contoh kasus di tiga desa, Mekar Jaya, suara tidak sah semula berjumlah 233 berkurang menjadi 138, Desa Tegal Mulyo, suara tidak sah semula berjumlah 144 berubah menjadi 100 dan Desa Cipta Praja, semula berjumlah 278 berubah menjadi 208. Berkurangnya suara tidak sah tersebut dipindahkan ke salah satu Partai ,” ungkapnya.

Menurutnya kejadian ini merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa karena melibatkan penyelengggara pemilu. Untuk itu, ia meminta agar Bawaslu Muba segera bergerak cepat menindaklanjuti laporanya dan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang.

“Kasus ini merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa. Kami minta Bawaslu segera menindaklanjuti laporan kami dan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Keluang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan kepada penyelanggara pemilu yang dengan sengaja atau lalai, sehingga berdampak pada hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

“Silahkan dibaca lagi pasal 505 dan 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jangan dianggap main-main, jika terbukti bisa dipenjara selama 2 tahun. Hati-hati loh,” pungkasnya.

-

Baca artikel kami di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan