MUSI BANYUASIN, SUMSEL, – Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Bayung Lencir menggelar dialog dan monitoring dengan Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang menerima Izin Perhutanan Sosial, di Dusun V Desa Muara Medak, Kamis (16/10/2020).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka bersilaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar khususnya dari Kelompok masyarakat SAD.
Pada kesempatan tersebut Wakil Sesepuh Kelompok SAD Rusman menyampaikan aspirasi masalah yang dihadapi Kelompok Tani Hutan (KTH) Usaha Bersama Suku Anak Dalam (SAD) yang diketuai oleh Datuk Hamid.
Dikatakannya bahwa KTH tersebut menerima izin pengelolaan hutan seluas 137 hektar dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada September 2018 lalu, namun lahan yang diberi izin itu ada yang tumpang tindih dan sudah dikelola oleh masyarakat lain.
“Kelompok kami beranggotakan 53 orang. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah supaya kelompok kami dikoordinir sehingga bisa berkembang,” pinta Rusman.
Menanggapi hal tersebut Wabup Beni mengatakan memang tujuannya untuk memonitor KTH dari Suku Anak Dalam yang mendapat izin perhutanan sosial, sebagaimana nawacita Presiden RI, mengakui orang yang ada disekitar hutan untuk dilindungi dan diberikan izin agar rakyat bisa memanfaatkan serta mengelola hutan.
“Kita patut bersyukur dan berterimakasih, karena Pak Jokowi ingin hutan itu memiliki manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait dengan masalah yang tengah dihadapi KTH Usaha Bersama SAD, ia mengutarakan kelompok tersebut perlu didampingi pemerintah supaya dapat diselesaikan dan tahu posisi lahan yang diberikan izin.
“Tahun 2020 ini kita akan menyusun pembentukan forum penerima izin kehutanan sosial, agar kedepan ada suatu wadah untuk mempermudah kita berkoordinasi juga memberi bantuan,” imbuhnya.
Senada, menurut Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (SATGAS P2KA) Muba Adios Syafri yang turut mendampingi Wabup Muba, kelompok ini kedepan memang perlu ada pendampingan agar konflik yang dihadapi bisa terselesaikan.
“Kedepan kita perlu diskusi, pendamping dan pembinaan. Karena perlu sekali legalitas lahan, supaya bisa dibina, dan dukungan dari pemerintah itu yang penting kedepan,” pungkasnya.
Setelah dialog Wabup Muba menyerahkan bantuan dari PMI Muba berupa tempat cuci tangan dan masker.
-
